Jakarta, MIMBARBANGSA.COM — Pemerintah memastikan aparat keamanan terus memantau pergerakan kelompok yang dinilai berpotensi mengganggu jalannya aksi demonstrasi 27 Agustus 2026 di kawasan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penyampaian aspirasi masyarakat dapat berlangsung aman dan tidak disusupi pihak-pihak yang berpotensi memicu kerusuhan.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, menegaskan bahwa pemerintah tidak bermaksud menghalangi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat. Menurutnya, kebebasan menyampaikan aspirasi tetap dijamin, sementara aparat bertugas menjaga agar kegiatan tersebut berlangsung tertib.
Aksi demonstrasi pada Kamis (27/8/2026) di kawasan DPR diketahui diikuti sejumlah kelompok masyarakat dengan agenda dan tuntutan yang beragam. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah desakan terkait pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.
Djamari mengatakan pemerintah tidak melakukan penyekatan terhadap massa yang hendak menuju Jakarta untuk mengikuti aksi. Aparat, kata dia, justru melakukan pengaturan agar kegiatan masyarakat, baik peserta aksi maupun warga yang tidak terlibat demonstrasi, tetap dapat berjalan.
“Penyekatan tuh enggak ada ya, masa penyekatan, orang menyampaikan aspirasi kok disekat,” kata Djamari saat berada di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta.
Menurutnya, pengaturan dilakukan agar masyarakat yang menyampaikan aspirasi dapat menjalankan kegiatannya, sementara aktivitas warga lainnya juga tetap mendapat perlindungan dan kelancaran.
Pemerintah, lanjut Djamari, melalui jajaran TNI dan Polri akan melakukan pengawalan terhadap jalannya aksi. Pengamanan tersebut diarahkan untuk memastikan aspirasi dapat tersampaikan kepada DPR tanpa adanya gangguan yang berpotensi mengaburkan tujuan demonstrasi.
Ia juga menyinggung kemungkinan adanya pihak lain yang mencoba masuk atau menyusup ke tengah massa dengan tujuan mengganggu jalannya aksi.
“Kemudian untuk mencegah ada kelompok lain yang ingin nimbrung masuk, yang justru akan bisa mengaburkan bahkan bisa menggagalkan aspirasi yang akan disampaikan,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, aparat disebut terus melakukan pemantauan terhadap pihak-pihak yang dinilai berpotensi menimbulkan gangguan keamanan.
Djamari menyampaikan bahwa pemerintah belajar dari sejumlah peristiwa sebelumnya, ketika aksi massa berujung pada tindakan perusakan dan kerusuhan. Karena itu, langkah pencegahan dilakukan agar demonstrasi yang berlangsung di Jakarta tidak keluar dari tujuan awal penyampaian aspirasi.
Menurut Djamari, aparat telah mengetahui adanya pergerakan sejumlah pihak yang perlu diantisipasi. Ia berharap langkah pengamanan yang dilakukan dapat mencegah potensi gangguan sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
“Yang kerusuh-kerusuh seperti ini yang kita jaga. Dan kita tahu pergerakan mereka, kita tahu di mana kami bisa menutupnya. Mudah-mudahan kita bisa lakukan itu,” katanya.
Berdasarkan laporan yang diterimanya dari Kapolda Metro Jaya, Djamari juga menyebut telah ada sejumlah orang yang diamankan dan diperiksa sejak malam sebelum aksi berlangsung.
Namun, informasi tersebut berkaitan dengan upaya aparat mengantisipasi kemungkinan adanya pihak yang mencoba menyusup atau mengganggu jalannya demonstrasi. Hingga informasi ini disampaikan, belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai identitas maupun peran pihak-pihak yang diamankan.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa pengamanan aksi bukan bertujuan membatasi kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Aparat justru diminta mengawal proses penyampaian aspirasi agar dapat berlangsung dengan baik dan tidak terganggu oleh pihak lain.
Djamari menyatakan jajaran Polda dan Kodam akan bersama-sama menjaga situasi selama aksi berlangsung. Harapannya, masyarakat dapat menyampaikan tuntutannya secara tertib dan aspirasi tersebut dapat diterima oleh pihak DPR.
Situasi di sekitar Kompleks DPR/MPR RI pun menjadi perhatian karena sejumlah kelompok masyarakat dijadwalkan melakukan aksi pada waktu yang berdekatan. Perbedaan kelompok dan tuntutan membuat pengamanan serta pengaturan lalu lintas menjadi bagian penting dalam menjaga situasi tetap kondusif.
Redaksi Mimbar Bangsa mengapresiasi komitmen aparat dalam menjaga keamanan sekaligus menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Kebebasan berekspresi dan penyampaian aspirasi harus tetap dijaga, namun seluruh pihak juga perlu bersama-sama menolak provokasi dan tindakan yang dapat mengubah aksi damai menjadi gangguan terhadap ketertiban umum.
